A. KEADAAN EKONOMI INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN
Pada akhir pendudukan Jepang dan pada awal kemerdekaan Indonesia, keadaan ekonominya sangat buruk, hal ini disebabkan antra lain oleh :
1. Inflansi yang sangat tinggi (Hiperinflasi)
Penyebab terjadinya inflasi adalah beredarnya mata uang pendudukan Jepang secara tak terkendali. Pada saat itu diperkirakan mata uang Jepang yang beredar di masyarakat sebesar 4 milyar. Jumlah tersebut bertambah ketika pasukan Sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dengan menguasai bank-bank. Dari bank-bank itu Sekutu mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3 milyar untuk keperluan operasi mereka. Kelompok masyarakat yang paling mederita akibat inflasi ini adalah petani. Hal itu disebabkan karena pada masa pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang.
Pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri tidak dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut, karena negara RI belum memiliki mata uang baru sebagai penggantinya. Maka dari itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu :
a. Mata uang De Javasche Bank
b. Mata uang pemerintah Hindia-Belanda
c. Mata uang pendudukan Jepang
Pada saat kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang diduduki oleh Sekutu. Uang NICA ini dimaksudkan untuk mengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Pemerintah melalui Perdana Menteri Syahrir memproses tindakan tersebut. Karena hal itu berarti Sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati, yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata uang baru. Oleh karena itu pada bulan Oktober 1946 pemerintah RI juga melakukan hal yang sama yaitu dengan mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang. Untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946. Bank Negara ini bertugas menatur nilai tukar ORI dengan valuta asing.
2. Adanya blokade ekonomi oleh Belnda (NICA)
Blokade laut ini dimulai pada bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI. Alasan pemerintah Belanda melakukan blokade ekonomi ini adalah :
a. Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
b. Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.
c. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang bukan Indonesia.
Akibat dari blokade ini adalah barang-barang dagang milik pemerintah RI tidak dapat diekspor, sehingga banyak barng-barang ekspor yang dibumihanguskan. Selain itu Indonesia menjadi kekurangan barang-barang impor yang dibutuhkan.
3. Kas negara kosong
Kas negara kosong, pajak dan bea masuk sangat berkurang, sehingga pendapatan pemerintah semakin tidak sebanding dengan pengeluarannya. Penghasilan pemerintah hanya bergantung pada produksi pertanian. Karean dukungan dari petani inilah pemerintah RI masih bisa bertahan, sekalipun keadaan ekonominya sangat buruk.
v Usaha Menembus Blokade Ekonomi
Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda diantaranya yaitu sebagai berikut :
1. Diplomasi beras ke India
Usaha ini lebih bersifat politis daripada ekonomis. Ketika terdengar berita bahwa rakyat India mengalami bahaya kelaparan, pemerintah RI meyatakan kesediannya untuk membantu pemerintah India dengan mengirimkan 500.000 ton beras dengan harga sangat rendah. Sebagai imbalannya pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Keuntngan politik yang diperoleh oleh pemerintah RI adalah dalam forum internasional India adalah negara Asia yang paling aktif membantuperjuangan kemerdekaan RI.
2. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri
Usaha untuk membuka hubungan langsung ke luar negeri dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Diantara usaha-usaha tersebur yaitu :
a. Mengadakan kontak hubungan dengan perusahaan swasta Amerika
Usaha ini dirintis oleh BTC (Banking nad Trading Corporation), yaitu suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang dipimpin oleh Dr. Sumitro Djojohhadikusumo dan Dr. Ong Eng Die. Dalam transaksi pertama pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor dari Indonesia seperti gula, karet, teh dan sebagainya. Kapal Isbrantsen Inc, yang masuk kepelabuhan Cirebon adalah kapal Martin Behrmann yang mengangkut barng-barang pesanan RI dan akan memuat barang-barang ekspor dari RI. Akan tetapi kapal itu dicegat oleh kapal Angkatan Laut Belanda dan diseret ke pelabuhan Tanjung Priuk dan seluruh muatannya disita.
b. Menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Singapura dan Malaysia.
Oleh karena jarak perairan yang relatif dekat, maka usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Usaha ini secara sistematis dilakukan sejak tahun 1946 sampai dengan akhir masa Perang Kemerdekaan. Pelaksanaan penembusan blokade ini dilakukan oleh angkatan laut RI dengan dibantu oleh pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor.
Sejak awal tahun 1947 pemerintah RI membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesia Office (Indoff). Secara resmi Indoff ini merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik diluar negeri, namun secara rahasia juga nerusaha menembus blokade dan usaha perdagangan barter.
Kementrian Pertahanan juga membentuk perwakilannya diluar negeri yang disebut Kementrian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPLULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok badan in adalah membeli senjata dan perlengkapan Angkatan Perang.
v Usaha Memeperbaiki Perekonomian
Pada awal kemerdekaan masih belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru mulai Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut antara lain yaitu :
a. Pinjaman Nasional
Program Pinjaman Nasional ini dilaksanakan oleh Menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP. Pinjaman Nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Besar pinjaman yang dilakukan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00. Sukses yang dicapai ini menujukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah RI.
b. Konferensi Ekonomi Februari 1946
Konferensi ini dihadiri oleh para cendikiawan, para gubernur dan para pejabat lainnya yang bertanggungjaeab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Ir. Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatn yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti :
a) Masalah produksi dan distribusi makanan
b) Masalah sandang
c) Status dan administrasi perkebunan-perkebunan
Konferensi Ekonomi yang kedua diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Konferensi kedua ini membahas masalah perekonomian yang lebih luas, seperti program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia.
c. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) pada tanggal 19 Januari 1947.
Pembentukkan Badan ini atas inisiatif Meneteri Kemakmuran dr. A. K Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun. Sesudah Badan Perancang ini bersidang, A.K. Gani mengumumkan Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Untuk mendanai Rencana Pembangunan ini terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun bagi pemodal asing. Untuk menampung dana pembangunan tersebut pemerintah akan membentuk Bank Pembangunan.
Pada bulan April 1947, Badan Perancang ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, sedangkan A.K. Gani sebagai wakilnya. Panitia ini bertugas mempelajari, mengumpulkan data dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda.
d. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) pada tahun 1948.
Program yang diprakarsai oleh Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta ini, dimaksudkan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, disamping meningkatkan efesiensi. Rasionalisasi ini meliputi penyempurnaan administrasi negara, Angkatan Perang dan aparat ekonomi. Sejumlah satuan Angkatan Perang dikurangi secara dratis. Selanjutnya tenaga-tenaga bekas Angkatan Perang ini disalurkan ke bidang-bidang produktif dan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda.
e. Rencana Kasimo (Kasimo Plan)
Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Pada dasarnya program ini berupa Rencana Produksi Tiga Tahun, 1948-1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk mningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar :
a) menanami tanah-tanah kosong di Sumatera timur seluas 281.277 ha
b) di Jawa dilakkan intensifikasi dengan menanam bibit unggul
c) pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan
d) disetiap desa dibentuk kebun-kebun bibit
e) tranmigrasi
f. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)
Organisasi yang dipimpin B.R. Motik ini, bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Pemerintah menganjurkan agar pemerintah daerah usaha-usaha yang dilakukan oleh PTE. Akan tetapi nampaknya PTE tidak dapat berjalan dengan baik. PTE hanya mampu mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal Rp. 5.000.000. Kegiatan PTE semakin mundur akibat dari Agresi Militer Belanda.
g. Mengeluarkan Oeang Republik Indonesia (ORI)
ORI dikeluarkan oleh pemerintah indonesia berdasarkan UU no 17 tahun 1946. UU tersebut di keluarkan pada tanggal 1 Oktober 1946. Untuk mengatur penukaran Uang rupiah Jepang diatur berdasarkan UU No 19 tahun1946 yang dikeluarkan tanggal 25 Oktober 1946, ketentuannya adalah sebagai berikut
1) Lima puluh rupiah uang jepang disamakan dengan satu rupiah ORI
2) Diluar jawa dan madura, seratus rupiah Uang Jepang sama dengan satu rupiah uang ORI
Pemerintah Indnesia mengeluarkan ORI memiliki 2 signifikan yaitu :
ü untuk menekan inflasi yang disebabkan oleh beredarnya mata uang asing di Indonesia.
ü untuk menstabilkan harga-harga barang yang tidak tergapai oleh daya beli masyarakat.
B. Perkembangan politik bangsa indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai tahun 1950
1. Lembaga pemerintahan
Pada dasarnya, perkembangan situasi politik dan kenegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP serta dikeluarkannya Maklumat Politik 3 November 1945 oleh wakil Presiden Moh. Hatta. Isi maklumat tersebut menekankan pentingnya kemunculan partai-partai politik di Indonesia. Partai politik harus muncul sebelum pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dilangsungkan pada Januari 1946.
Adapun masalah birokrasi politik mulai muncul pada saat perumusan dasar Negara dalam sidang PPKI pertama, 18 Agustus 1945. Soekarno dan Moh. Hatta dipilihi sebagai Presiden dan Wakil Presiden. kemudian wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi dan masing-masing seorang Gubernur, antara lain:
1.Sumatera : Tengku Mohammad Hasan
2.Jawa Barat : Sutarjo Kartohadikusuma
3.Jawa Tengah : R. Panji Suruso
4.Jawa Timur : R.M. Suryo
5.Sunda Kecil : Mr. I Gusti Ketut Puja
6.Maluku : Mr. J. Latuharhary
7.Sulawesi : Dr. G.S.S.J. Ratulangi
8.Kalimantan : Ir. Pangeran Mohammad Noor
Pembentukan KNIP
Pada tanggal 19 Agustus 1945, presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, Mr. Sartono, Suwiryo, Otto Iskandardinata, Sukarjo Wiryopranoto, dr. Buntaran, Mr. A.G. Pronggodigdo, Sutarjo Kartohadikusumo dan dr. Tajaddin berkumpul di jalan Gambir Selatan No. 10 membahas mengenai orang-orang yang akan menjadi anggota KNIP. KNIP bertugas sebagai penasehat presiden sebelum dibentuk MPR dan DPR. Anggota KNIP berjumlah 60 orang diketuai oleh Kasman Singodimedjo dan Suwiryo, sebagi sekretaisnya yang dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Komedi, Pasar Baru, Jakarta.
Pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP mengadakan rapat pleno dan dihadiri pula Wakil Presiden Moh. Hatta, beliau mengeluarkan Keputusan Presiden No. X, isinya tentang memberikan kekuasaan dan wewenang legislative kepada KNIP untuk ikut serta menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Atas desakan dari Syahrir, maka Wakil Presiden mengeluakan maklumat Walik Presiden 3 November 1945, yang isinya:
1. Pemerintah menghendaki adanya partai-partai politik, sebagai wadah aspirasi rakyat.
2. Pemerintah berharap agar partai-partai politik telah tersusun sebelum pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946.
Partai yang muncul, yakni Masyumi, PNI, PKI, PBI, Partai Katholik, Partai Kristen, dan Partai Sosialis.
Pada tanggal 25-26 November 1945, Sutan Syahrir mengesarkan progja BP KNIP, sebagai berikut:
1. Kedudukan komite nasional
2. Pembentukan partai-partai politik
3. Penetapan bersama pemerintah mengenai politik dalam dan luar negeri.
4. Usul tentang perubahan pemerintahan lama yang disertai dengan pertanggungjawaban kementrian dan susunan Dewan Kementrian baru.
5. Penyusunan dan penyempurnaan peran KNIP dari presidensil menjadi parlementer.
Perubahan departemen dan penunjukan para Menteri
Tugas negara yang sangat kompleks tidak mungkin hanya dilakukan oleh presiden maka dari itu presiden kemudian membentuk departemen-departemen yang bertugas pada bidangnya. Untuk membentuk departemen serta mengangkat para mentri pada tanggal 19 agustus 1945 presiden menunjuk Ahmad Subarjo sebagai ketua panitia kecil. Realisasinya adalah sebagai berikut:
Mentri Luar Negeri : Achmad Soebardjo
Menteri Dalam Negeri : R.A.A. Wiranatakusuma
Menteri Keamanan Rakyat : Supriyadi
Menteri Dalam Negeri : R.A.A. Wiranatakusuma
Menteri Keamanan Rakyat : Supriyadi
Menteri Kehakiman : Supomo
Menteri Keuangan : A.A Maramis
Menteri Kemakmuran : Surachman T. Adisujo
Menteri Pekerjaan Umum : Abikusno Cokrosujoso
Menteri Perhubungan : Abikusno Cokrosujoso
Menteri Keuangan : A.A Maramis
Menteri Kemakmuran : Surachman T. Adisujo
Menteri Pekerjaan Umum : Abikusno Cokrosujoso
Menteri Perhubungan : Abikusno Cokrosujoso
Menteri Penerangan : Amir Syarifuddin
Menteri Sosial : Iwa Kusumasumantri
Menteri Pengajaran : Ki Hadjar Dewantara
Menteri Kesehatan : Buntaran Martoatmodjo
Menteri Negara : Amir
Menteri Negara : Wahid Hasjim
Menteri Negara : Sartono
Menteri Negara : Otto Iskandardinata
Menteri Sosial : Iwa Kusumasumantri
Menteri Pengajaran : Ki Hadjar Dewantara
Menteri Kesehatan : Buntaran Martoatmodjo
Menteri Negara : Amir
Menteri Negara : Wahid Hasjim
Menteri Negara : Sartono
Menteri Negara : Otto Iskandardinata
2. Dalam bidang militer
Pemerintah Indonesia yang baru merdeka dengan sengaja tidak segera membentuk tentara nasional dengan pertimbangan politik yaitu pembentukan tentara nasional pada saat itu akan mengundang kecurigaaan dan akan menimbulkan pukulan gabungan tentara Sekutu dan Jepang. Menurut perkiraan bahwa kekuatan nasional belum mampu menghadapi pukulan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah hanya membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang berfungsi sebagai penjaga keamanan umum pada masing-masing daerah.
Sidang PPKI tanggal 22 Agustus berhasil membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan diumumkan oleh presiden pada tanggal 23 Agustus 1945. Pada tanggal 16 September 1945 South East Asian Comand (SEAC) merupakan angkatan perang Inggris mendarat di Jakrta dan melakukan tekanan kepada Jepang untuk tetap mempertahankan status quo. Hal itu menimbulkan keberanian serdadu Jepang untuk mempertahankan diri terhadap pemuda Indonesia yang sedang melucuti senjata.
Pada tanggal 29 September 1945 datang lagi tentara Sekutu yang tergabung dalam Alied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) dengan membawa pasukan NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Hal ini menimbulakan perlawanan sengit dari para pemuda Indonesia terhadap sedadu NICA dan sekutu pada umumnya. Pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Urip Sumoharjo ke Jakarta dan dberi tugas membentuk tentara kebangasaan Indonesia.
Melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 terbentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Supriyadi, pemimpin perlawanan Peta di Blitar (Febuari 1945), diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Karena Supriyadi tidak memenuhi panggilan dan tidak terdengar kabar beritanya, pada tanggal 20 Oktober 1945, pemerintah kembali mengumumkan para pejabat pemimpin di lingkungan Kementerian Keamanan Rakyat antara lain Menteri Keamanan Rakyat ad interim, Muhammmad Suroadikusumo, pemimpin tertinggi Tentara Keamanan Rakyat, Supriyadi, dan sebagai kepala staf Umum Tentara Keamanan Rakyat adalah Urip Sumoharjo.
Dalam Konferensi TKR yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 12 November 1945, Kolonel Sudirman, Panglima Divisi V Banyumas dipilih menjadi pemimpin tertinggi TKR sedangkan kepal staf dipilih Urip Sumoharjo. Pengangkatan Kolonel Sudirman dalam jabatan tersebut baru terlaksana setelah selesai pertempuran di Ambarawa. Untuk menghilangkan kesimpangsiuran, Markas Besar TKR pada tanggal 6 Desember 1945 mengeluarkan sebuah maklumat. Isi maklumat ini menyatakan bahwa disamping tentara (TKR) diperbolehkan adanya lascar-laskar sebab hak dan kewajiban mempertahankan negara bukanlah monopoli tentara.
Pada tanggal 18 Desember 1945 pemerintah melantik Kolonel Sudirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pengangkatan Jenderal. Sebagai kepala Staf TKR dilantik Urip Sumoharjo dengan pangkat letnan Jenderal. tanggal 23 Januari 1945 untuk mengganti nama T K R dengan nama Tentara Republik Indonesia (TRI).
Tanggal 19 Juli 1946 terbentuklah Angkatan Laut Republik Indonesia disingkat ALRI. dan Angkatan Udara Republik Indonesia di singkatat AURI. Pada tanggal 7 Juni 1947 keluar sebuah Penetapan Presiden yang membentuk suatu organisasi tentara yang bernama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepala Pucuk Pemimpin, Panglima Besar Jenderal Soedirman.
C. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan
Perjuangan Bersenjata dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan
1. Pertempuran Lima Hari di Semarang (14-19 Oktober 1945)
Pada peristiwa ini gugur Dokter Karyadi yang ditembak pasukan Jepang. Akhirnya pecah perang antara pasukan Jepang dengan rakyat Indonesia dan pasukan Jepang yang mengakibatkan banyaknya korban.
2. Peristiwa heroik di Surabaya
Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 diawali dengan ultimatum dari pasukan sekutu (Inggris) pada bangsa Indonesia untuk menyerahkan senjata dengan membawa bendera putih sebagai tanda menyerah pada sekutu sebagai akibat tewasnya Brigjen Mallaby. Namun sampai batas waktu yang dijanjikan tidak diindahkan akhirnya terjadilah pertempuran yang mengakibatkan banyaknya jatuh korban.
3. Bandung Lautan Api
Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober 1945 ketika pasukan sekutu memasuki kota Bandung untuk mengambil alih tawanan Jepang dan melucuti senjata mereka. Pihak Sekutu juga meminta Indonesia untuk menyerahkan senjata yang berhasil dirampas dari pihak Jepang. Namun permintaan itu tidak dihiraukan oleh Indonesia akhirnya tanggal 23 Maret 1946 meletuslah pertempuran tersebut. Adanya perintah dari pusat untuk mengosongkan kota Bandung, akhirnya pasukan meninggalkan kota Bandung dengan terlebih dahulu membumihanguskan kota Bandung bagian selatan.
4. Peristiwa Medan Area
Peristiwa ini bermula dengan kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi NICA pada tanggal 9 Oktober 1945. Kedatangan mereka yang bermaksud untuk memperkuat pasukan Westerling (Belanda) yang diterjunkan sebelumnya akhirnya memberikan kesimpulan bahwa Belanda bermaksud untuk menjajah kembali. Akhirnya terjadi ketegangan-ketegangan yang menimbulkan konflik antara Inonesia dengan Belanda.
5. Peristiwa Merah Putih di Menado
Terjadi pada tanggal 14 Desember 1945 di mana para pemuda Menado yang tergabung dalam pasukan KNIL bersama rakyat berhasilo merebut Menado, Tomohon, dan Minahasa dari tangan sekutu/Belanda. Daerah yang direbut tersebut dikibarkan bendera Merah Putih.
6. Pertempuran Ambarawa
Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 antara pasukan Inggris (Sekutu) melawan pasukan Indonesia (Divisi V Banyumas) di bawah Kolonel Soedirman. Dalam pertempuran itu pasukan Indonesia berhasil memukul mundur pasukan Inggris. Untuk mengenangnya didirikan Monumen Palagan Ambarawa.
7. Pertempuran Puputan Margarana di Bali
Puputan artinya perang habis-habisan. Perang ini terjadi pada tanggal 26 November 1946 antara pasukan Belanda dan rakyat Bali. Dalam peperangan ini tokoh Ngurah Rai dan seluruh pasukannya gugur.
8. Pertempuran 11 Desember 1946 di Sulawesi Selatan
Pertempuran ini terjadi di wilayah Sulawesi Selatan sperti Polongbangkeng, Pare-Pare, dan Luwu. Pejuang yang gugur salah satunya yaitu Emmy Saelan.
9. Agresi Militer Belanda I
Terjadi tanggal 21 Juli 1947 di mana Belanda telah melanggar Perjanjian Linggarjati dengan melancarkan serangan secara tiba-tiba. Serangan tersebut diarahkan di kota-kota besar di Jawa dan Sumatra terutama daerah minyak dan perkebunan.
10. Agresi Militer Belanda II
Terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Serangan ini telah melanggar Perjanjian Renville. Melihat hal ini, Sukarno dan Hata mengirim radiogram kepada Mr Syarifudin Prawiranegara yang berkunjung di Bukittinggi Sumatra untuk segera membentuk pemerintahan darurat RI di Bukittinggi.
Beberapa Perjuangan Melalui Jalur Diplomasi (Perundingan).
ü Perundingan Linggarjati
Perundingan ini menghasilkan :
1. Belanda mengakui kekuasaan de facto RI atas Jawa, Madura, dan Sumatra.
2. Pemerintah Belanda bersama RI akan bersama-sama mendirikan Negara Indonesia Serikat (NIS) tanggal 1 Januari 1949
3. RI dan Belanda merupakan satu uni (gabungan) yang dikepalai Ratu Belanda
ü Perundingan Renville
Hasil dari perundingan in i :
1. Akan dibentuk RIS (Republik Indonesia Serikat)
2. Belanda akan tetap berkuasa di Indonesia sampai saat penyerahan kedaulatan.
3. Kedudukan RIS sejajar dengan Belanda
4. RI merupakan bagian dari RIS
5. Pasukan RI harus ditarik keluar dari daerah pendudukan yang berhasil direbutnya.
6. RI harus mengakui daerah yang berhasil diduduki Belanda sejak Agresi Militer Belanda Pertama.
ü Perundingan Roem Royen
Hasil pertemuan ini :
1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya
2. Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta
3. Pemerintah RI akan menghadiri KMB
4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan tawanan perang
ü Perundingan Inter Indonesia
Perundingan hanya ke dalam wilayah Indonesia yang diwakili dari RI dan BFO (Negara Bagian Indonesia). Tujuannya untuk menyamakan langkah dalam menghadapi KMB di Den Haag.
ü Perundingan KMB (Konferensi Meja Bundar)
Hasil KMB adalah :
1. Belanda mengakui kedaultan RIS (Republik Indonesia Serikat) kecuali wilayah Irian Barat yang akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.
2. Dibentuknya UNI Indonesia-Belanda dengan monarchi Belanda sebagai Kepala Negara.
3. Hutang Hindia Belanda diambil alih oleh RIS.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar